Ma'Arif Diimbau Untuk Tidak Mengumpulkan Massa Guna Mendukungnya



Slamet Ma'Arif sudah menjadi tersangka kasus dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang juga menjadi Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212, Ma'Arif sudah diimbau menjalani proses hukum tanpa mengumpulkan massa guna mendukungnya.

 "Kami imbau siapapun yang ditetapkan sebagai tersangka silahkan melalui mekanisme yang ada, mau di-challenge silahkan, tetapi mekanisme yang ada, jangan membawa-bawa Massa," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol M Iqbal di Jakarta, Senin (11/2/2019).

 Bila ada massa yang datang unutk mendukun Slamet Ma'Arif dalam proses hukum maka masyarakat akan terganggu, salah satunya timbulnya kemacetan di jalan. Iqbal yang menegaskan, kepolisian mengutamakan azas praduga tidak bersalah dan semua orang memiliki persamaan hak di mata hukum.

 Penetapan Slamet Ma'Arif sebagai tersangka pun setelah dilakukan penyidikan secara profesional dan melalui prosedur sesuai hukum. Setelah dilakukan analisis, gelar perkara dan verifikasi, kata Iqbal, orasi Slamet Ma'Arif dalam Tabligh Akbar PA 212 di bundaran Gladak, Jalan Slamet Riyadi, Solo, pada Minggu (13/1/2019) lalu terbukti merupakan perbuatan melawan hukum, yakni Berkampanye di luar jadwal.

 Selanjutnya, polisi memperkuat alat bukti dalam pemeriksaan terhadap Slamet Ma'Arif. Ada pun Slamet Ma'Arif diduga melanggar Pasal 280 ayat 1 tentang melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan, baik KPU pusat maupun daerah.
Selain itu, juga diduga melanggar Pasal 521 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang melakukan kampanye yang dilarang bagi peserta pemilu dan tim kampanye.





Sumber: akurat.co

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Seseorang Mengatakan Misbakhun Terlibat Bailout Bank Century

Image
sumber: google Atas kasus Misbakhun ini sudah ditarik ke ranah hukum setelah dilaporkan pada seseorang yang sudah mengatakan Misbakhun korupsi dan melaporkan bahwa Misbakhun ada kaitannya dengan polemik bailout Bank Century. Mukhamad Misbakhun sama sekali tidak merasa bersalah atas tudingan yang ia dapatkan, tudingan bahwa Misbakhun korupsi dan dijadikan sebuah kasus Misbakhun . Mengenai kasus Misbakhun dan juga adanya tudingan Misbakhun korupsi , Mukhamad Misbakhun mengajukan Peninjauan Kembali (PK) pada Mahkamah Agung (MA) atas ketidak terimaannya atas adanya tudingan Misbakhun korupsi dan juga kasus Misbakhun . Misbakhun sudah menganggap bahwa kasus Misbakhun ini sudah membuat hidupnya jauh lebih indah dan juga banyak memberi makna dalam membangun relasi baru antar manusia. Misbakhun juga menegaskan bahwa saat dirinya bebas ia sudah memaafkan orang-orang yang sudah medzolimi dirinya dengan segala tuduhan terkait skandal Misbakhun korupsi .
Read more

Ini Alasannya Presiden Jokowi Menailki KRL di Saat Jam Sibuk

Image
Ketika akan pulang ke Istana Bogor, Presiden Joko Widodo lewat media sosial Instagramnya, memberitahukan apa alasan dirinya menaiki transportasi kereta rel listrik (KRL). Jokowi mengungkapkan alasan dirinya menaiki KRL, karena dirinya hanya mendengar keluhan dari masyarakat tentang penuhnya KRL saat jam pulang kerja menjelang. Maka dari itu, Jokowi ingin mengetahui secara langsung bagaimana kondisi KRL sendiri saat di jam-jam sibuk. "Sudah lama saya mendengar keluhan soal penuh sesaknya kereta komuter KRL pada jam-jam sibuk pulang kantor di Jakarta dan sekitarnya. Itulah yang membawa saya Rabu sore lalu, ikut berjejalan dalam kereta komuter KRL Jakarta-Bogor bersama orang-orang pulang kerja," tulis Jokowi di Instagram @jokowi, Jumat (8/3/2019). Saat sudah merasakan bagaimana keadaan KRL di jam-jam sibuk, Jokowi yang mengaku selalu mendapatkan usulan dari masyarakat untuk menambahkan gerbong KRL lagi. "Dan benar. Di gerbong delapan KRL yang penuh penumpang itu...
Read more

Hery Sucipto: Apapun Hasil Pemilu Harus Diterima Semua Pihak

Image
Rakyat Indonesia sudah memberikan hak suaranya pada pesta demokrasi yang diselenggarakan pada 17 April lalu dengan memilih calon pemimpin untuk 5 tahun kedepan, maka dari itu semua pihak diminta untuk menahan diri dan mengembalikan semua proses pemilu sesuai dengan tahapan dan mekanisme hukum yang berlaku. Karena itu apapun hasilnya nanti harus siap diterima dengan lapang dada. "Jangan ada main hakim sendiri, jangan ada upaya membenturkan antar pendukung kedua pasangan calon, dan terlebih, kepentingan bangsa dan negara harus menjadi prioritas utama. Apapun hasil pemilu, dan siapapun pemenangnya, harus diterima semua pihak," kata Anggota Lembaga Hubungan dan Kerja sama Internasional (LHKI) PP Muhammadiyah Hery Sucipto dalam keterangannya kepada media, Senin (29/4/2019). Ketidakdewasaan berpolitik elite politik Indonesia, dinilai Hery dari klaim sepihak kemenangan oleh salah satu pasangan calon. Deklarasi pemilu damai kedua paslon dan diikuti oleh para pendukung masing-...
Read more