Pengiriman Surat Suara Fiktif Terungkap Dalam Rapat Pleno

a


Berjalan lamban selama 8 jam rapat rekapitulasi hasil pemilu untuk wilayah PPLN Kuala Lumpur. Rapat dimulai sekitar pukul 17.00 sampai pukul 00.00 WIB. Penambahan jumlah surat suara terbanyak yang datang pada 16 Mei 2019 mash dipersoalkan oleh beberapa saksi parpol.

 Terungkap sejumlah fakta dalam rapat adanya pengiriman surat suara untuk pemungutan suara ulang (PSU) metode pos yang telah diduga dikirimkan ke alamat fiktif.

 Ketua Pawanslu Kuala Lumpur, Yaya Azzahra yang mengungkapkan temuan ini dalam rapat pleno di KPU RI, minggu malam. Menurut Yaya temuan ini bermula saat pihaknya meminta data DPT untuk PSU.
"Kami minta data without masking (dibuka semua). Namun setelah berulang kali diminta diberikan yang ada masking-nya,  maka kami berinisiatif untuk cek menggunakan data DPTHP 3," kata Yaza saat masih berlangsungnya rekapitulasi di ruang rapat lt 2 kantor KPU RI, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Minggu (19/5/2019).

 Berbekal data dari DPTHP 3 itu,  pihaknya kemudian melakukan penelusuran secara random ke sejumlah alamat. Penelusuran dilakukan selama beberapa hari. Namun, seluruh alamat yang didatangi tidak ditemukan WNI ada di situ. Alamat yang ada pun tidak semuanya ditulis secara detail.  

 Kemudian, kata Yaza,  pihaknya berusaha kembali melakukan penelusuran lapangan. Penelusuran ini dilakukan setelah pelaksanaan PSU di Malaysia selesai dengan adanya surat suara metode pos yang sudah dikembalikan kepada PPLN Kuala Lumpur. 

 "Saat itu saya izin untuk cek ke gudang penyimpanan dan oleh Ketua PPLN Kuala Lumpur diperbolehkan. Saya coba ambil sampel secara random sebanyak 10 surat suara,"ungkapnya.

 Yaza sedikit kaget sebab kesepuluh surat suara yang telah dikembalikan tersebut berasal dari alamat yang sama,  yakni Jl Radin 110 Sekinchan.  Meski demikian, dia dan tim kemudian melakukan pengecekan ke lokasi.  

 Kemudian Yaza mengatakan, saat tiba di lokasi, ternyata tidak ada bangunan bernomor 110. 

 "Ketika kami coba untuk cek ke lokasi lain di Sekinchan juga tidak ada nama WNI yang dimaksud. Mengapa kami telusuri di Sekinchan,  sebab dalam data data pemilih ada ribuan yang tertulisnya di Sekinchan,"ucapnya.

 Pernyataan Yaza ini kemudian ditanggapi oleh Ketua PPLN Kuala Lumpur, Yusron.  Namun, jawaban Yusron tidak mengkonfirmasi tentang ketiadaan WNI yang ada di alamat yang tertulis.  

 "Saya tadi mencoba cek di google maps, Jl Pekan Sekinchan. Di situ ada banyak perkampungan. Sebagai informasi, itu satu lokasi ada ratusan WNI di situ. Saya tidak mengarang, sudah  pernah diberitakan di Antara (yang ada namanya lokasi tersebut) ada yang namanya kongsi atau satu rumah bedeng-bedeng untuk WNI," paparnya.

 Maka, menurut Yusron,  alamat-alamat inilah yang ditulis WNI saat mereka mengurus paspor. 

 "Perputaran WNI di malaysia  itu sangat cepat.  Datanya kami terima berdasarkan yang kami terima.  Kami coba semaksimal mungkin penuhi hak suara WNI yang ada di malaysia, secara lebih singkat,"kata Yusron.

 Atas polemik itu, Ketua KPU RI, Arief Budiman memutuskan rapat pleno diskors dari pukul 22.00 hingga pukul 01.00 WIB.
"Kalau berkenan, saya dan Bawaslu akan bertemu membahas. Saya memohon kita break sebentar. Nanti kita akan sampaikan kita ambil sikap seperti apa,"ucap Arief.








Sumber: akurat.co

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Seseorang Mengatakan Misbakhun Terlibat Bailout Bank Century

Image
sumber: google Atas kasus Misbakhun ini sudah ditarik ke ranah hukum setelah dilaporkan pada seseorang yang sudah mengatakan Misbakhun korupsi dan melaporkan bahwa Misbakhun ada kaitannya dengan polemik bailout Bank Century. Mukhamad Misbakhun sama sekali tidak merasa bersalah atas tudingan yang ia dapatkan, tudingan bahwa Misbakhun korupsi dan dijadikan sebuah kasus Misbakhun . Mengenai kasus Misbakhun dan juga adanya tudingan Misbakhun korupsi , Mukhamad Misbakhun mengajukan Peninjauan Kembali (PK) pada Mahkamah Agung (MA) atas ketidak terimaannya atas adanya tudingan Misbakhun korupsi dan juga kasus Misbakhun . Misbakhun sudah menganggap bahwa kasus Misbakhun ini sudah membuat hidupnya jauh lebih indah dan juga banyak memberi makna dalam membangun relasi baru antar manusia. Misbakhun juga menegaskan bahwa saat dirinya bebas ia sudah memaafkan orang-orang yang sudah medzolimi dirinya dengan segala tuduhan terkait skandal Misbakhun korupsi .
Read more

Ini Alasannya Presiden Jokowi Menailki KRL di Saat Jam Sibuk

Image
Ketika akan pulang ke Istana Bogor, Presiden Joko Widodo lewat media sosial Instagramnya, memberitahukan apa alasan dirinya menaiki transportasi kereta rel listrik (KRL). Jokowi mengungkapkan alasan dirinya menaiki KRL, karena dirinya hanya mendengar keluhan dari masyarakat tentang penuhnya KRL saat jam pulang kerja menjelang. Maka dari itu, Jokowi ingin mengetahui secara langsung bagaimana kondisi KRL sendiri saat di jam-jam sibuk. "Sudah lama saya mendengar keluhan soal penuh sesaknya kereta komuter KRL pada jam-jam sibuk pulang kantor di Jakarta dan sekitarnya. Itulah yang membawa saya Rabu sore lalu, ikut berjejalan dalam kereta komuter KRL Jakarta-Bogor bersama orang-orang pulang kerja," tulis Jokowi di Instagram @jokowi, Jumat (8/3/2019). Saat sudah merasakan bagaimana keadaan KRL di jam-jam sibuk, Jokowi yang mengaku selalu mendapatkan usulan dari masyarakat untuk menambahkan gerbong KRL lagi. "Dan benar. Di gerbong delapan KRL yang penuh penumpang itu...
Read more

Hery Sucipto: Apapun Hasil Pemilu Harus Diterima Semua Pihak

Image
Rakyat Indonesia sudah memberikan hak suaranya pada pesta demokrasi yang diselenggarakan pada 17 April lalu dengan memilih calon pemimpin untuk 5 tahun kedepan, maka dari itu semua pihak diminta untuk menahan diri dan mengembalikan semua proses pemilu sesuai dengan tahapan dan mekanisme hukum yang berlaku. Karena itu apapun hasilnya nanti harus siap diterima dengan lapang dada. "Jangan ada main hakim sendiri, jangan ada upaya membenturkan antar pendukung kedua pasangan calon, dan terlebih, kepentingan bangsa dan negara harus menjadi prioritas utama. Apapun hasil pemilu, dan siapapun pemenangnya, harus diterima semua pihak," kata Anggota Lembaga Hubungan dan Kerja sama Internasional (LHKI) PP Muhammadiyah Hery Sucipto dalam keterangannya kepada media, Senin (29/4/2019). Ketidakdewasaan berpolitik elite politik Indonesia, dinilai Hery dari klaim sepihak kemenangan oleh salah satu pasangan calon. Deklarasi pemilu damai kedua paslon dan diikuti oleh para pendukung masing-...
Read more