Sebelumnya BW Sebut KPU Fir'aun dan Sekarang Sombong, Kenapa?



Tidak hadirkan saksi di persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), ketua tim hukum Prabowo-Sandi Bambang Widjojanto (BW) sebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sombong dan pada sebelumnya mengibaratkan seperti "Fir'aun".

 "Kalau teman-teman itu sedang menunjukkan kesombongannya, dan kesombongan ini bukan soal biasa. Fir'aun dulu juga sombong. Jadi kalau belajar kesombongan, zaman Fir'aun sudah ada. Makanya kami tak mau jadi orang yang sombong," ujar Bambang Widjojanto di luar luar sidang Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (21/6/2019).

 Dituturkan oleh dirinya KPU terlalu percaya diri, ditambah lagi pada sebelumnya dari 300 halaman jawaban, yang dibacakan dalam sidang hanya 30 halaman.

 Bambang berteguh keras sudah terjadi banyak kecurangan dalam pemilu, meskipun KPU yang menilai para saksi dan ahli pemohon tidak bisa membuktikan adanya kecurangan saat Pemilu berlangsung.

 "Kalau 'lawyer' termohon bilang tidak ada kecurangan, dia kayanya perlu kacamata 'mioptik' yang lebih bagus deh. Karena begitu banyak kecurangan. Apalagi coba sebutkan sama saya argumen yang bisa meng-'counter' ahli kami?" ujar Bambang.

 Ahli yang sudah dihadirkan disebutkan oleh diirnya adalah ahli forensik yang memiliki publikasi internasional lebih dari 20 buku dan banyak riset dan keterangannya tidak terbantahkan.

 Semntara itu untuk ahli yang dihadirkan oleh KPU, Marsudi Wahyu Kisworo, dinilai diirnya telah berbohong dalam menyampaikan Sistem Informasi Perhitungan (Situng) adalah hasil desain ahli. Tetapi, dirinya tidak mlontarkan keberatan terkait keterangan ahli yang dihadirkan oleh KPU.

 "Biarlah masyarakat menilai siapa yang sombong dan bohong. Urusan klaim terhadap siapa yang mendesain saja dia bohong," kata Bambang.







Sumber: akurat.co

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Seseorang Mengatakan Misbakhun Terlibat Bailout Bank Century

Image
sumber: google Atas kasus Misbakhun ini sudah ditarik ke ranah hukum setelah dilaporkan pada seseorang yang sudah mengatakan Misbakhun korupsi dan melaporkan bahwa Misbakhun ada kaitannya dengan polemik bailout Bank Century. Mukhamad Misbakhun sama sekali tidak merasa bersalah atas tudingan yang ia dapatkan, tudingan bahwa Misbakhun korupsi dan dijadikan sebuah kasus Misbakhun . Mengenai kasus Misbakhun dan juga adanya tudingan Misbakhun korupsi , Mukhamad Misbakhun mengajukan Peninjauan Kembali (PK) pada Mahkamah Agung (MA) atas ketidak terimaannya atas adanya tudingan Misbakhun korupsi dan juga kasus Misbakhun . Misbakhun sudah menganggap bahwa kasus Misbakhun ini sudah membuat hidupnya jauh lebih indah dan juga banyak memberi makna dalam membangun relasi baru antar manusia. Misbakhun juga menegaskan bahwa saat dirinya bebas ia sudah memaafkan orang-orang yang sudah medzolimi dirinya dengan segala tuduhan terkait skandal Misbakhun korupsi .
Read more

Ini Alasannya Presiden Jokowi Menailki KRL di Saat Jam Sibuk

Image
Ketika akan pulang ke Istana Bogor, Presiden Joko Widodo lewat media sosial Instagramnya, memberitahukan apa alasan dirinya menaiki transportasi kereta rel listrik (KRL). Jokowi mengungkapkan alasan dirinya menaiki KRL, karena dirinya hanya mendengar keluhan dari masyarakat tentang penuhnya KRL saat jam pulang kerja menjelang. Maka dari itu, Jokowi ingin mengetahui secara langsung bagaimana kondisi KRL sendiri saat di jam-jam sibuk. "Sudah lama saya mendengar keluhan soal penuh sesaknya kereta komuter KRL pada jam-jam sibuk pulang kantor di Jakarta dan sekitarnya. Itulah yang membawa saya Rabu sore lalu, ikut berjejalan dalam kereta komuter KRL Jakarta-Bogor bersama orang-orang pulang kerja," tulis Jokowi di Instagram @jokowi, Jumat (8/3/2019). Saat sudah merasakan bagaimana keadaan KRL di jam-jam sibuk, Jokowi yang mengaku selalu mendapatkan usulan dari masyarakat untuk menambahkan gerbong KRL lagi. "Dan benar. Di gerbong delapan KRL yang penuh penumpang itu...
Read more

Hery Sucipto: Apapun Hasil Pemilu Harus Diterima Semua Pihak

Image
Rakyat Indonesia sudah memberikan hak suaranya pada pesta demokrasi yang diselenggarakan pada 17 April lalu dengan memilih calon pemimpin untuk 5 tahun kedepan, maka dari itu semua pihak diminta untuk menahan diri dan mengembalikan semua proses pemilu sesuai dengan tahapan dan mekanisme hukum yang berlaku. Karena itu apapun hasilnya nanti harus siap diterima dengan lapang dada. "Jangan ada main hakim sendiri, jangan ada upaya membenturkan antar pendukung kedua pasangan calon, dan terlebih, kepentingan bangsa dan negara harus menjadi prioritas utama. Apapun hasil pemilu, dan siapapun pemenangnya, harus diterima semua pihak," kata Anggota Lembaga Hubungan dan Kerja sama Internasional (LHKI) PP Muhammadiyah Hery Sucipto dalam keterangannya kepada media, Senin (29/4/2019). Ketidakdewasaan berpolitik elite politik Indonesia, dinilai Hery dari klaim sepihak kemenangan oleh salah satu pasangan calon. Deklarasi pemilu damai kedua paslon dan diikuti oleh para pendukung masing-...
Read more